Raffi Ahmad, Penghubung, Kekuasaan, Batas Etika

Time-Indonesia.my.id, 10 Agustus 2026.
Ketika Raffi Ahmad berkata dirinya bukan makelar, melainkan hanya menghubungkan, persoalannya tidak selesai pada pilihan kata. Pernyataan itu justru membuka pertanyaan lebih besar: di mana batas antara pertemanan, komunikasi politik, lobi, akses kekuasaan, dan konflik kepentingan? Kasus Raffi memperlihatkan bagaimana popularitas dapat bertransformasi menjadi modal politik, sekaligus menguji seberapa transparan hubungan pribadi ketika bersentuhan dengan jabatan publik di Indonesia kini.

Makelar atau Penghubung?

Istilah makelar jabatan pertama-tama bukan muncul karena Raffi Ahmad menjadi pejabat negara. Perdebatan itu mengemuka pada September 2024, ketika komedian Sule menceritakan adanya tawaran untuk maju dalam Pilkada 2024. Nama Raffi ikut terseret karena disebut sebagai salah satu pihak yang menghubungkan atau menawarkan peluang politik tersebut. Detik.com pada 4 September 2024 mencatat bahwa tawaran menjadi calon Wakil Bupati Bekasi sempat datang kepada Sule, yang kemudian menyatakan tidak tertarik terjun ke politik.

Raffi membantah penyebutan dirinya sebagai makelar jabatan. Detik.com pada 3 September 2024 mencatat respons Raffi yang mempertanyakan dari mana munculnya label tersebut. Ia tidak menganggap dirinya melakukan praktik percaloan jabatan. Dalam pemberitaan yang sama, Sule juga menepis anggapan bahwa Raffi merupakan makelar jabatan. Dengan demikian, secara jurnalistik, istilah tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai label atau persepsi yang berkembang dalam pemberitaan dan percakapan publik, bukan sebagai fakta hukum.

Perbedaan istilah ini penting. Menghubungkan seseorang dengan tokoh politik tidak otomatis sama dengan menjual jabatan. Dalam demokrasi, komunikasi politik adalah bagian yang tidak terhindarkan. Tokoh masyarakat, pengusaha, artis, organisasi sosial, relawan, dan kelompok kepentingan dapat memperkenalkan seseorang kepada kandidat atau pejabat politik. Yang menjadi persoalan bukan semata tindakan mempertemukan, melainkan apa yang terjadi setelah pertemuan itu.

Apakah ada pembayaran? Apakah ada janji keuntungan? Apakah seseorang memperoleh akses khusus karena kedekatan pribadi? Apakah proses politik ditempuh melalui mekanisme yang semestinya? Apakah perantara memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan itu sah diajukan, tetapi tidak boleh dijadikan kesimpulan sebelum tersedia bukti.

Di sinilah media harus menjaga jarak dari godaan untuk mengubah istilah populer menjadi vonis. Sebutan “makelar jabatan” mempunyai beban makna yang jauh lebih berat daripada sekadar “penghubung”. Jika tidak ada bukti mengenai transaksi, imbalan, atau pelanggaran aturan, media tidak boleh menuliskannya sebagai fakta. Sebaliknya, klarifikasi seorang tokoh juga tidak otomatis mengakhiri kebutuhan publik untuk bertanya. Keduanya harus berjalan bersama: praduga tak bersalah dan kontrol terhadap kekuasaan.

Dari Layar Menuju Istana

Beberapa minggu setelah kontroversi tersebut, posisi Raffi berubah drastis. Ia bukan lagi hanya figur hiburan dengan jaringan luas, melainkan masuk ke lingkar resmi pemerintahan. Pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

ANTARA pada 22 Oktober 2024 memberitakan bahwa Raffi menyatakan siap mengemban tugas dan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Sehari kemudian, ANTARA menjelaskan bahwa pengangkatan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 76/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Tahun 2024–2029. Fakta tersebut penting karena sejak saat itu pembicaraan mengenai Raffi tidak lagi semata-mata menyangkut figur selebritas, melainkan juga pejabat yang menjalankan mandat Presiden.

Di sinilah konteks persoalan berubah. Popularitas Raffi yang sebelumnya merupakan modal industri hiburan menjadi modal sosial yang dapat digunakan untuk menjangkau generasi muda dan pekerja seni. Dalam perspektif pemerintahan, kemampuan membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat tentu dapat menjadi aset. Tetapi jabatan publik juga menaikkan standar etik. Hubungan personal yang sebelumnya bersifat privat dapat memiliki konsekuensi publik ketika seseorang telah memperoleh mandat negara.

Karena itu, persoalan yang lebih menarik bukan apakah Raffi memiliki banyak koneksi. Hampir tidak mungkin seorang figur publik dengan jaringan sebesar dirinya tidak memiliki hubungan dengan politisi, pengusaha, artis, komunitas, dan pejabat. Masalahnya adalah bagaimana jaringan tersebut digunakan setelah ia memegang jabatan publik.

Perpres dan Perubahan Aturan

Ada satu hal yang tidak boleh luput dalam membaca posisi Utusan Khusus Presiden: kerangka hukumnya berubah. Pada saat Raffi dilantik, pengaturan mengenai Penasihat Khusus, Utusan Khusus, dan Staf Khusus Presiden berada dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Namun regulasi tersebut tidak lagi berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2025 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 7 Oktober 2025 mencabut Perpres Nomor 137 Tahun 2024. Perpres baru tersebut kembali mengatur Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Asisten Khusus Presiden, serta Staf Khusus Wakil Presiden. Dalam aturan yang sekarang berlaku, Utusan Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan Presiden di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

Perubahan ini bukan sekadar catatan administratif. Ia penting karena feature yang ditulis pada 2026 harus membedakan konteks hukum saat Raffi dilantik dengan aturan yang berlaku sekarang. Menggunakan Perpres 137 Tahun 2024 tanpa menjelaskan bahwa aturan itu telah dicabut akan membuat tulisan kehilangan presisi hukum.

Namun, keberadaan regulasi tidak otomatis menjawab pertanyaan etik. Hukum menentukan kewenangan dan tata kelola, sementara etika publik menguji bagaimana kewenangan tersebut digunakan. Seseorang bisa saja memiliki hak bertemu pejabat, memperkenalkan seseorang, atau menyampaikan aspirasi. Tetapi ketika hubungan itu bersinggungan dengan keputusan negara, transparansi menjadi semakin penting.

Koneksi Bukan Kejahatan

Ada kekeliruan yang mudah terjadi dalam perdebatan semacam ini: menganggap koneksi sebagai sesuatu yang mencurigakan dengan sendirinya. Padahal politik selalu bekerja melalui hubungan antarmanusia. Kandidat membutuhkan dukungan. Pemerintah membutuhkan masukan. Masyarakat membutuhkan akses kepada pembuat kebijakan. Kelompok seni membutuhkan saluran komunikasi. Dalam batas tertentu, orang yang mampu menghubungkan berbagai kelompok justru dapat membantu memperlancar komunikasi publik.

Persoalannya muncul ketika koneksi berubah menjadi privilese. Orang yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan mungkin mendapatkan akses lebih cepat daripada masyarakat biasa. Jika akses itu hanya digunakan untuk menyampaikan aspirasi, tidak ada persoalan dengan sendirinya. Tetapi apabila akses tersebut menjadi pintu untuk memperoleh keuntungan pribadi, memengaruhi keputusan secara tidak patut, atau menghindari prosedur, maka persoalannya berubah menjadi persoalan tata kelola.

Karena itu, istilah yang lebih tepat untuk membedah kasus Raffi bukan sekadar “makelar”. Istilah tersebut terlalu cepat membawa pembaca menuju kesimpulan. Pertanyaan yang lebih produktif adalah: apa batas antara networking, lobbying, komunikasi politik, broker politik, dan jual beli pengaruh?

Kelima istilah itu tidak selalu identik. Networking dapat berarti membangun jejaring. Lobbying dapat berupa usaha memengaruhi kebijakan melalui komunikasi dengan pengambil keputusan. Broker politik dapat menjadi perantara kepentingan politik. Sedangkan jual beli pengaruh menyentuh persoalan yang jauh lebih serius ketika pengaruh atau akses terhadap kekuasaan ditukar dengan keuntungan tertentu.

Karena itu, tuduhan harus dipisahkan dari analisis. Sampai tersedia bukti yang cukup, tidak tepat menyimpulkan bahwa Raffi menjual akses kekuasaan hanya berdasarkan cerita mengenai dirinya menghubungkan seseorang dengan tokoh politik. Tetapi justru karena Raffi kemudian menjadi pejabat, publik memiliki alasan yang lebih kuat untuk meminta standar transparansi yang tinggi.

Publik Berhak Bertanya

Pada titik ini, kasus Raffi menjadi lebih besar daripada Raffi sendiri. Ia menggambarkan fenomena yang semakin lazim dalam politik modern: selebritas, pengusaha, influencer, tokoh komunitas, dan orang dengan jaringan luas masuk ke ruang kekuasaan. Mereka membawa popularitas, jejaring, kemampuan komunikasi, serta hubungan personal yang dibangun selama bertahun-tahun.

Fenomena tersebut tidak otomatis buruk. Demokrasi memang membutuhkan banyak pintu masuk bagi masyarakat untuk berhubungan dengan negara. Yang perlu dijaga adalah agar pintu tersebut tidak berubah menjadi pintu belakang. Pemerintah membutuhkan orang yang mampu menjangkau masyarakat, tetapi masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa akses tersebut tidak hanya tersedia bagi mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan penguasa.

Dalam konteks itu, jabatan Raffi seharusnya dinilai berdasarkan mandat dan hasil kerjanya. Bukan berdasarkan jumlah pengikut media sosial, kemewahan gaya hidup, kedekatan dengan Presiden, ataupun kontroversi masa lalu. Ia perlu diuji dengan pertanyaan sederhana tetapi penting: apa yang telah dikerjakan untuk generasi muda dan pekerja seni, apa kebijakan atau program yang berhasil didorong, dan apa manfaat yang bisa diukur publik?

Kompas.com pada 23 Oktober 2024 memberitakan pernyataan Raffi setelah pelantikan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Posisi tersebut memberikan konteks bahwa pekerjaan Raffi bukan sekadar representasi simbolik dunia hiburan, tetapi mempunyai mandat tertentu dari Presiden.

Karena itu, ukuran keberhasilannya juga harus bergerak dari popularitas menuju kinerja. Pejabat publik tidak cukup hanya dikenal masyarakat. Ia harus mampu menunjukkan kerja yang relevan dengan mandat, menjelaskan penggunaan kewenangan, serta menjaga batas antara urusan publik dan kepentingan pribadi.

Di sinilah transparansi menjadi jembatan yang paling masuk akal. Jika seorang pejabat memiliki jaringan luas, ia tidak perlu memutus semua hubungan. Yang diperlukan adalah pengelolaan konflik kepentingan secara terbuka. Jika ada pertemuan yang berhubungan dengan urusan publik, prosedur dan kepentingannya harus dapat dijelaskan. Jika ada kepentingan pribadi, publik semestinya dapat mengetahui bagaimana potensi benturannya dikelola.

Bukan Penghakiman, Melainkan Pengawasan

Kasus “makelar jabatan” yang menyeret nama Raffi pada September 2024 tidak boleh dibawa mentah-mentah untuk menilai dirinya sebagai pejabat pada 2026. Dua peristiwa tersebut memiliki konteks berbeda. Yang pertama adalah kontroversi mengenai tawaran politik kepada seorang artis. Yang kedua adalah pengangkatan resmi Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden.

Namun, keduanya dapat dipertemukan sebagai bahan untuk melihat satu persoalan yang lebih luas: bagaimana seseorang dengan jejaring sosial dan politik yang luas menggunakan modal tersebut ketika memasuki pemerintahan?

Pertanyaan itu tidak bermaksud menyatakan Raffi telah melakukan pelanggaran. Tidak ada dasar yang cukup dalam fakta yang diverifikasi untuk membuat kesimpulan seperti itu. Justru sebaliknya, prinsip jurnalistik yang sehat mengharuskan media menahan diri dari vonis.

Tetapi menahan diri dari vonis tidak sama dengan berhenti bertanya. Publik tetap berhak mengetahui bagaimana pejabat menggunakan aksesnya, bagaimana konflik kepentingan dicegah, dan bagaimana hubungan pribadi dipisahkan dari kepentingan negara.

Di situlah kasus Raffi memberi pelajaran yang lebih penting daripada kontroversi tentang sebuah istilah. Demokrasi bukan sistem yang melarang orang memiliki koneksi. Demokrasi justru harus mampu memastikan bahwa koneksi tidak berubah menjadi kekuasaan yang tidak transparan.

Raffi boleh mengatakan dirinya hanya menghubungkan. Pernyataan itu harus dihormati sebagai klarifikasi. Tetapi dalam ruang publik, setiap klarifikasi tetap dapat diuji dengan fakta, kronologi, dokumen, dan mekanisme pemerintahan yang berlaku.

Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukan apakah Raffi Ahmad seorang makelar atau bukan. Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah sistem pemerintahan Indonesia memiliki pagar yang cukup kuat agar hubungan personal, popularitas, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak berubah menjadi privilese yang mengalahkan prosedur.

Jika menghubungkan berarti membuka jalan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, pekerjaan itu dapat menjadi jembatan demokrasi. Tetapi jika suatu hari hubungan berubah menjadi transaksi pengaruh, maka persoalannya tidak lagi dapat diselesaikan dengan permainan istilah.

Karena itu, publik tidak membutuhkan penghakiman terhadap Raffi Ahmad. Publik membutuhkan transparansi. Pemerintah tidak perlu takut pada pertanyaan tentang jejaring dan akses. Justru dengan membuka mekanisme, batas kewenangan, dan pengelolaan konflik kepentingan, pemerintah dapat membuktikan bahwa kedekatan dengan kekuasaan tidak otomatis berarti memperoleh keistimewaan.

Kualitas pejabat publik tidak ditentukan oleh seberapa dekat ia dengan penguasa, melainkan oleh seberapa bersih ia menggunakan kedekatan itu untuk kepentingan masyarakat. Di situlah seorang “penghubung” diuji: apakah ia menjadi jembatan bagi kepentingan publik, atau justru menjadi pintu menuju privilese.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat